Belopa, lagaligopos.com – Jajaran Polres Luwu ikut mencium adanya dugaan pungutan untuk siswa baru di sejumlah sekolah, khususnya SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Luwu. Pungutan yang diduga persekongkolan antara pihak sekolah komite itu ditengarai melabrak undang-undang yang berlaku.
Kapolres Luwu, AKBP Alant G Abast yang dikonfirmasi mengatakan bahwa sikap tegas itu dilakukan pihaknya sejak adanya informasi dari masyarakat.
“Memang ditengarai ada seperti itu, cuma kami masih melakukan penyelidikan,” tutur Alant.
Imbauan berbau penegasan yang diserukan Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Burhanuddin Andi terkait dugaan pungli itu akan menjadi dorongan kuat bagi jajaran Polres Luwu untuk mengusutnya hingga tuntas.
“Tanpa imbauan itu sebenarnya kami sudah jalan. Intinya, kami sangat mendukung imbauan itu,” jelasnya.
Informasi yang dihimpun , sejumlah SMP-SMA sederajat di Kabupaten Luwu ditengarai masih melakukan pungutan. Bahkan, iuran komite yang sifatnya hanya sumbangan orang tua siswa menjadi dipaksakan sejumlah pihak sekolah untuk dibayar.
Alasannya, untuk membangun dan membayar tambahan insentif sejumlah guru. Besaran pungutan itu bervariasi antara Rp900 ribu hingga Rp1,5 juta per siswa. Di SMAN 1 Bua dan SMAN Ponrang misalnya, sejumlah orang tua siswa terancam gagal menyekolahkan anaknya karena adanya kewajiban membayar pungutan uang bangku tersebut.
“Katanya uang senilai Rp900 ribu untuk membeli pasir, buku LKS, baju olahraga, dan lain sebagainya. Padahal, pemerintah sudah mencanangkan pendidikan gratis dan menganggarkan barang-barang seperti itu,” keluh salah seorang orang tua siswa di Ponrang, Jumat, 19 Juli.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, Andi Fahri yang dikonfirmasi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu juga telah mengeluarkan edaran melalui bupati tentang larangan pungutan. Apalagi, jika itu dilakukan dengan sikap paksaan.
“Memang ada temuan di SMAN 1 Bua. Makanya, kita copot kepala sekolahnya, Ibnu Hajar,” tegas Fahri.
Sumber: Cakrawala
