BREAKING NEWS
You are here: Home » BERITA PILIHAN » Setelah di Lapor ke Kejari, PT Harpiah Akhirnya Aspal Jalan
Setelah di Lapor ke Kejari, PT Harpiah Akhirnya Aspal Jalan

Setelah di Lapor ke Kejari, PT Harpiah Akhirnya Aspal Jalan

BELOPA, LAGALIGOPOS.COM – Setelah di Laporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Belopa, PT Harpia akhirnya melakukan langkah awal pengaspalan jalan di desa Bonelemo, Kecamatan Bajo barat, Kamis (21/1/2015. Sebagaimana diketahui, sebelumnya anggaran pengaspalan jalan tersebut sebesar 855 juta yang seharusnya dikerjakan pada tahun 2014 menyebrang di tahun 2015. Saat ini, proses pengaspalan jalan telah memasuki tahapan penghamparan material pondasi bawah.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada hari rabu sejumlah masyarakat mengadukan masalah tersebur ke Kejari karena PT. Harpia sebagai kontraktor tidak kunjung melakukan pengaspalan jalan yang merupakan proyek  APBD 2014 yang menyebrang di tahun 2015.

Menurut Kahar, salah seorang warga Kecamatan Bajo Barat, tindakan PT. Harpia yang mengambil kekayaan alam di Bajo barat tanpa PAD, menggunakan jalan tanpa izin, dan anggaran pengaspalan yang menyebrang sudah kelewatan. Menurutnya dengan adanya kejadian ini masyarakat harus turut aktif dalam mengawasi pembangunan wilayahnya. (Baca: Beroperasi Selama 4 Tahun, PT Harpiah Tak Kantongi Izin Penggunaan Jalan)

“kita melihat jika tak ada pengewasan dari masyarakat maka hal-hal seperti diatas akan cenderung di abaikan,” ucap Kahar kepada Lagaligopos.

Kahar juga menambahkan bahwa pelaksanaan proyek yang menyebrang menunjukan sikap kontraktor yang hanya memanfaatkan anggaran untuk pembangunan hanya dijadikan sebagai syarat administrasi tanpa kejelasan mengenai pelaksanaan. (Baca: Pemda Luwu Lalai Awasi Tambang Tanpa Izin)

“Lemahnya pengawasan pemerintah daerah juga menjadi masalah yang menyebabkan pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat diabaikan oleh kontraktor baik dari pelaksanaan maupun kwalitas”.

“Ini bukan hanya PT. Harpia yang bermasalah sehingga aspal jalan begitu lambat, tapi juga fungsi pengawasan pemerintah daerah dan DPRD Luwu yang lemah, perlu pengawasan yang ketat sebab meskipun sudah jelas anggaran untuk pembangunan terkadang hal seperti itu hanya dijadikan syarat agar uang negara keluar, namun ketika pelaksanaan dilapangan itu tidak terjadi,” tutup Kahar

 

Reporter: AC
Editor: AC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
shared on wplocker.com