LAGALIGOPOS.COM – Kasus dugaan korupsi E-KTP yang melibatkan Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto mendatangkan masalah serius di internal partai berlambang beringin itu.
Tren menurunnya elektabilitas partai Golkar diakui oleh petinggi partai itu bersangkut-paut dengan kasus yang sedang mendera sang ketua umum.
“Kesimpulannya salah satu faktor penurunan elektabilitas adalah persoalan e-KTP itulah kemudian merekomendasikan ketum nonaktif, agar supaya beliau bisa konsentrasi terhadap kasus hukum kemudian nanti ada Plt untuk menjalankan itu,” kata Nurdin Halid di restoran Puang Oca yang dikutip dari laman kumparan.com, Rabu (27/9/2017).
Nurdin Halid membeberkan bahwa faktor e-KTP itu bukan faktor tunggal. “Salah satu ya, bukan faktor satu-satunya,” ujar Nurdin Halid.
Ditempat yang sama, Korbid Polhukam Golkar Yorrys Raweyai menjelaskan, kasus e-KTP jadi faktor paling signifikan menukiknya elektabilitas partai. Faktor lainnya karena minimnya tokoh di Golkar.
“Itu yang paling signifikan karena kasus e-KTP. Kedua, karena kering tokoh. Golkar harus punya tokoh yang secara nasional, itu perlu kita harus cari. Ketiga DKI, pasca (Pilgub) DKI. Kemudian, belum terbangunnya soliditas partai pasca-rekonsiliasi kemarin. Ini yang perlu kita sampaikan. Banyak masalah,” kata Yorrys.
Didalam internal partai Golkar sendiri, berkembang kecemasan kalau situasi yang mendera sang ketua umum tidak segera disikapi maka semakin memperburuk keadaan.
“Ternyata trennya turun terus? Ini yang saya takutkan. Yang paling saya takutkan adalah penurunannya di bawah parliamentary threshold,” kata Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung di gedung DPR seminggu lalu.
Sebelumnya diberitakan, salah satu lembaga survei, Center for Strategic and Internasionall Studies (CSIS) merilis hasil elektabilitas Parpol. Partai Golkar mengalami penurunan signifikan dari 11,4 % (2015), 14,1 % (2016), dan 10,9 % (2017).
