Palopo, Lagaligopos.com – Banyaknya protes terkait dugaan honorer Kategori Dua (K2) fiktif yang lulus CPNS membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Palopo, membuka kotak pengaduan. Hal ini sebagai upaya untuk memberi keadilan kepada K2 yang merasa dirugikan.
Sekertaris Komisi I DPRD Palopo, Alfri Jamil, mengatakan bahwa mereka sudah mengantisipasi hal ini jauh-jauh hari sebelumnya.
“DPRD Kota Palopo sudah membuka kotak pengaduan sejak mulainya pengumuman K2 di internet, ini sebagai respon untuk masyarakat yang merasa dirugikan dengan hasil pengumuman K2 tersebut,” ucapnya, Minggu (23/02/2014).
Seperti langkah yang dilakukan Walikota Palopo Judas Amir, DPRD Kota Palopo juga akan memanggil Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) meminta penjelasan terkait protes itu. (Baca Juga: Walikota Palopo Minta BKD Tidak Memproses 463 K2 Yang Lulus)
“Kita akan memanggil Kepala BKD untuk mendengar penjelasan terkait protes para honorer K2 itu. Namun jika tidak ada solusi dari BKD, kita akan langsung ke pusat saja untuk meminta penjelasan,” tutupnya. (Abr)
