Masamba, Lagaligopos.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Luwu Utara melakukan rapat koordinasi pimpinan partai politik dan seluruh stakeholder terkait pendistribusian logistik yang direncanakan pada 29 Maret – 7 April 2014 mendatang.
Adapun pendistribusian logistik akan diawali di wilayah pegunungan yaitu kecamatan Seko dan Rampi melalui darat dengan menggunakan kendaraan roda dua (ojek).
Dua kecamatan di pegunungan ini diberikan perlakuan khusus dengan menyatukan surat suara dalam satu kotak, selanjutnya disegel dan setelah sampai di tingkat panitia pemungutan kecamatan (PPK) dibuka dan di bagi dalam kotak untuk selanjutnya kembali di packing setiap tempat pemungutan suara (TPS) dan di gabung dalam beberapa TPS untuk selanjut ditingkat TPS dibuka kembali kota dan di masukkan dalam kotak suara untuk di distribusikan ke kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
“Perlakuan khusus ini diberikan kepada dua kecamatan disebabkan kondisi giografis yang cukup sulit dijangkau,” kata KPU Luwu Utara Suprianto, kemarin.
Dikatakan, pendistribusian logistik ini akan dikawal Panwaslu, PPK dan aparat kepolisian dari polsek/pos pol masing-masing kecamatan.
Tak hanya itu lanjut mantan Ketua Panwaslu Sulsel ini, pengurus partai politik dipersilahkan ikut mengawal pendistribusian surat suara hingga ke tingkat KPPS.
“Akan lebih bagus jika ada pengurus partai politik yang ingin melakukan pengawasan pendistribusian logistik,” paparnya.
Sementara Kepala Bagian Operasional (Bag Ops) Polres Luwu Utara Kompol Hamuddin mengaku siap melakukan pengawalan pendistribusian ogistik pemilu.
“Kami (Polres) menyeiapkan 40 personil dalam mwlakukan pengamanan pemilu legislatif mendatangn” kata Hamuddin.
Selain itu, pihaknya telah melakukan koordinasi dengaan aparat TNI untuk memback up suluruh kegiatan di KPU Luwu Utara.
“30 personil TNI yang akan memback up kepolisian dalam mengamankan pelaksanaan pemilu legislatif,” ucapnya.
Dikatakan, kehadiran TNI tersebut memberikan energi tambahan bagi kepolisian dalam melakukan pengaman.
Dia berharap kerjasama seluruh komponen masyarakat agar tujuan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. (AA)
